DHP Law Firm

Expert Legal Minds, Effective Legal Strategies.

Aturan dan Prosedur Penagihan Utang Perusahaan Secara Legal

Utang terjadi ketika seseorang membutuhkan bantuan dengan meminjam uang atau barang dari pihak lain, dengan harapan mampu mengembalikannya saat kondisi finansial membaik. Namun, bagaimana jika perusahaan yang berutang?

Ada situasi di mana perusahaan tidak dapat membayar gaji karyawannya tepat waktu. Biasanya, perusahaan akan meminta waktu tambahan hingga kondisi keuangan mereka membaik. Namun, dalam beberapa kasus, seperti masalah keuangan serius atau pengurangan jumlah karyawan, ada pihak yang terdampak sehingga pembayaran yang seharusnya diterima tertunda.

Di Indonesia, kebiasaan meminjam untuk kebutuhan mendesak sering diselesaikan melalui pendekatan kekeluargaan agar tidak perlu mengeluarkan tenaga dan biaya tambahan. Namun, jika utang melibatkan perusahaan dalam skala besar, pendekatan hukum mungkin diperlukan. Ingin tahu cara menagih utang perusahaan sesuai dengan aturan hukum di Indonesia? Simak penjelasan selengkapnya di bawah ini.

Syarat Menagih Hutang Perusahaan

Untuk menagih hutang kepada perusahaan di Indonesia,  terbilang cukup mudah dan tidak terlalu merepotkan apabila semua prosedur telah dilakukan dengan baik dan benar. Berikut merupakan syarat – syaratnya:

Syarat pertama adalah melakukan permintaan pelunasan pinjaman dari debitur secara halus. Dapat dilakukan dengan pertemuan atau meeting yang tentunya harus dilakukan dengan profesional.

Kemudian memberikan permintaan agar segera dilunasi dengan cara memberikan bukti transfer atau sejenisnya.

Selanjutnya adalah membuat kesepakatan tentang batas waktu pembayaran pada perundingan ini, bisa menentukan apakah membayar spontan atau dicicil, semua tergantung dari hasil kesepakatan.

Lalu syarat berikutnya adalah menyimpan bukti. Bukti disini berupa jumlah uang atau aset yang dipinjam, termasuk segala perjanjian yang sudah pernah dilanggar.

Setelah itu anda diminta untuk mengumpulkan bukti transfer beserta deadline pembayaran. Semua akan dimasukan dalam berkas bukti untuk pengadilan atau laporan. Pastikan untuk tetap membuat salinan dari bukti-bukti tersebut.

Aturan Dalam Menagih Hutang Perusahaan

Sebelumnya telah dijelaskan tentang syarat-syarat dalam menagih hutang di perusahaan, Apabila anda ingin segera melakukan penagihan pada debitur pastikan anda tidak sendiri. Anda wajib membawa tenaga ahli hukum atau advokat. Berikut adalah aturan dalam menagih hutang perusahaan:

1. Cari Advokat

Hal pertama yang harus dilakukan untuk menagih hutang perusahaan tentunya dengan mencari advokat. Ini dilakukan karena yang berprofesi sebagai advokat adalah orang – orang yang mengerti mengenai duduk perkara hukum penagihan pinjaman.

Disini advokat memiliki peran sebagai pencari solusi terbaik bagi karyawan. Advokat juga pandai dalam melengkapi dokumen yang dibutuhkan. Advokat akan terus mendampingi anda untuk meraih kemenangan pada gugatan yang terjadi.

2. Melakukan Mediasi

Biasanya mediasi selalu menjadi jalan terbaik untuk menyelesaikan duduk perkara masalah. Seorang karyawan akan ditemani oleh advokat untuk menyampaikan masalah yang sedang terjadi.

Jika mediasi dalam cara menagih hutang telah berhasil maka tidak perlu melaporkan pada pengadilan. Tetapi apabila setelah diberi keringanan menolak membayar, baru kemudian langkah selanjutnya kembali dilakukan.

Meskipun begitu dalam mediasi biasanya sering ada pihak yang selalu merasa dirugikan akibat dari kesepakatan tersebut. Maka dari itu pengadilan hukum selalu menjadi cara akhir.

3. Membuat Laporan Resmi 

Namun, jika mediasi yang telah dilakukan telah gagal total, maka langkah selanjutnya akan dilakukan yaitu membuat laporan resmi.

Anda perlu mengetahui bahwa masalah ini akan tergolong sebagai perdata dan masuk pasal 372 KUHP. Termasuk dalam pasal 378 KUHP bila ternyata ada unsur penipuan, kemungkinannya debitur akan membayarkan kesalahan yang lebih berat.

Sebelum melakukan laporan kepada pengadilan, terlebih dahulu harus melewati kepolisian. Hal ini sebagai langkah terakhir sebelum menuju pengadilan. Saat sudah di polisi, biasanya mediasi lanjutan umum akan dilakukan kembali.

4. Mengajukan Gugatan 

Apabila setelah melakukan mediasi polisi namun kembali gagal maka cara selanjutnya adalah dengan mengajukan gugatan. Tentunya secara resmi pada pengadilan dan akan dibantu dengan advokat.

Dengan memakai cara ini bisa dibilang paling efektif dibandingkan dengan cara lainnya, terutama apabila dalam persidangan tersebut ditemukan banyak fakta yang akan menuntut agar debitur segera melunasi hutangnya.

Perlu diketahui bahwa menagih hutang perusahaan ini memakan waktu yang tidak cepat, paling lama adalah sekitar 5 bulan. Hal ini telah ditulis menurut MA No.4 Tahun 2014. Jadi anda harus menyiapkan tenaga dan waktu untuk persidangan.

Pastikan untuk selalu menggunakan langkah yang mengikuti hukum agar tidak menyalahi aturan. Termasuk agar pihak yang ditagih dapat segera membayarkan hutang tersebut.

Penyelesaian Masalah Hutang Piutang

Demikian penjelasan tentang syarat dan aturan menagih utang perusahaan sesuai hukum di Indonesia. Dengan memahami hal ini, baik debitur maupun kreditur dapat menyelesaikan permasalahan utang secara lebih terstruktur.

Danang Hartono & Partners – Corporate and Litigation Attonery menyediakan layanan pengacara yang ahli dalam bidang hutang piutang. Kami siap membantu Anda dalam menyusun perjanjian utang piutang, melakukan restrukturisasi, serta memberikan perlindungan hukum untuk kerja sama bisnis Anda. Anda dapat berkonsultasi dengan kantor advokat terbaik di Jakarta untuk menyelesaikan permasalahan dan kebutuhan hukum Anda!

Recent Posts

Manfaat PKPU bagi Perusahaan yang Kesulitan Keuangan
Manfaat PKPU bagi Perusahaan yang Sedang Kesulitan Keuangan
kenapa perusahaan memilih merger
Kenapa Perusahaan Memilih Merger Dibanding Akuisisi? Ini Alasannya!
Pengajuan PKPU oleh debitor
Bukan Cuma Kreditor, Debitor Juga Punya Hak Pengajuan PKPU. Ini Aturannya!”
“Penjelasan merger dan akuisisi perusahaan di Indonesia”
Merger vs Akuisisi: Pengertian, Perbedaan & Contohnya
manfaat lawyers - fhlawyers jakarta
Inbreng: Pengertian, Dasar Hukum, dan Tata Caranya
resize_mufid-majnun-bHb0eSa28oU-unsplash
Tahapan Izin Proyek Pembangunan dan Persiapan yang Diperlukan